Kashmir dan Pendudukan India

Oleh: Drs. Zahin Khan, SH, Dipl. TEFL (Ketua Umum Forum Solidaritas Kashmir)
(Sumber: Sabili No. 18 TH.. XVI 26 Maret 2009 / 29 Rabiul Awal 1430 H, hal. 20-21)

Josef Karbel dalam bukunya Danger in Kashmir di halaman pertama menggambarkan Kash­mir sebagai a garden of eternal spring. Kashmir terletak di jantung Asia yang dikelilingi oleh Pakistan, Afghanistan, China dan India. Luas Kashmir 86.000 mil persegi, tiga kali lebih luas dari gabungan negara Belgia, Belanda dan Luxemburg. Kashmir berpendu­duk 13 juta, termasuk 1,5 juta pengungsi yang kini berada di Pakistan.

Penduduk Kashmir 80% Muslim. Pada abad ke-14 Kashmir mengalami masa keemasan ketika berada di bawah pemerintahan Zain Ul Abidin (1422-1474). Masa ini berlanjut di bawah kekuasaan para penguasa Muslim sampai tahun 1587 hingga Kashmir dikuasai oleh Kaisar Akbar dan menjadi bagian dari kekaisaran Moghul dan dilanjutkan oleh putra Kaisar Akbar yaitu Kaisar Sahin Jehanggir pada tahun 1620. Pada tahun 1752 Kashmir dikuasai oleh Raja Ahmad Sah Abadi sebagai raja Muslim terakhir. Akhirnya tahun 1819 orang-orang Sikh yang datang dari wilayah mereka yaitu Punjab memasuki wilayah Kashmir dan menguasainya.

Gulab Singh seorang Hindu dari dinasti Dogra akhimya menawarkan sejumlah uang kepada Inggris yaitu 7,5 juta rupee (750.000 pounds) untuk mem­peroleh Kashmir yang ditandatangani melalui perjanjian Am­ritsar (Treaty of Amritsar), tepatnya pada 16 Maret 1846. Sejak itulah, dimulai penderitaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Orang-orang Muslim Kashmir menjadi sasaran kekerasan, dan para penguasa Hindu merestui pembunuhan terhadap orang-orang Muslim. Hingga tahun 1920 penyembelihan seekor sapi oleh seorang Muslim dapat dihukum mati.

Bahkan pada tahun 1850 Maharaja Kashmir menyatakan keinginannya untuk memaksa umat Muslim Kashmir agar kernball kepada agama nenek moyang mereka yaitu agama Hindu yang telah ditinggalkannya.

Perjuangan rakyat Kashmir untuk membebaskan diri dari kekejaman penguasa Hindu terus berlanjut. Tahun 1931 terjad pemberontakan akibat ketidakpuasaan terhadap penguasa yang berakibat banyaknya para pemimpin/pejuang Kashmir dipenjara. Pemberontakan ini terus berlangsung. Tahun 1933 penguasa Hindu di Kashmir menempatkan Kash­mir dalam keadaan darurat untuk menumpas pemberontakan rakyat Kashmir. Pada saat itu terjadilah pembunuhan dan penangkapan secara besar­-besaran terhadap rakyat Kashmir. Harta benda mereka disita dan mereka dibebani denda dan pajak yang berat.

Diskriminasi terhadap umat Islam di India dan di Kashmir khususnya, terjadi berabad-abad dan terus berlangsung selama penjajahan Inggris di India. Di samping gerakan nasionalisasi Hindu yang ekstrim menyebabkan umat Islam di sana semakin terpojok dalam segala segi kehidupan.

Partai pemerintah India yang berkuasa pada waktu itu adalah Bharatia Janata Party (BJP) yang merupakan sayap politik dari Rashtriya Sawayumsevakh Sang (RSS) yang didirikan tahun 1925. RSS bertujuan untuk mengubah India menjadi negara Hindu. RSS bertanggung jawab terhadap pembunuhan beratus-ratus ribu umat Islam selama partisi (pemisahan negara India). S Prasannarajan dalam ‘Faith Accompli’, India Today March 25, 2002 menyatakan, “The new India has become the oldest India, inhabited by crazy Hindus in frightening fancy dress.”

Perjuangan rakyat Kashmir berlangsung terus hingga pemerintah Inggris melaksanakan proses dekolonialisasi usai Perang Dunia II terhadap jajahannya termasuk India, setelah pemerintah Inggris mengalarni krisis berat terutama dalam bidang keuangan. Hinduisasi, ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, kekejaman dan pembunuhan dari penguasa Hindu, mengakibatkan umat Islam India tidak mungkin lagi hidup berdampingan dengan penganut agama Hindu dalam satu negara kesatuan.

Kemelut Kashmir yang tak kunjung selesai karena pelanggaran janji-janji India terhadap rakyat Kashmir dan dunia intemasional ini membawa penderitaan yang panjang bagi rakyat Kashmir, terutama setelah India mengeluarkan Prevention of Terrorism Ordinance (POTO) yang isinya, pemerintah India dapat menangkap setiap rakyat yang dianggap menentang penjajahan India di Kashmir. Mereka dapat dipenjara tanpa pengadilan, harta bendanya bisa disita bahkan dapat dianggap sebagai teroris tanpa harus membuktikan.

Masalah Kashmir akhirnya memancing PBB untuk campur tangan. PBB membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan nama United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) 1948. Resolusi Dewan Keamanan tanggal 21 April tahun 1948 menyatakan, bahwa plebisit harus dilaksanakan di Kashmir dengan memberikan hak kepada rakyat Kashmir untuk bergabung kepada Pakistan atau India.

Setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pemah terlaksana, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi baru tanggal 24 Januari tahun 1957 mengulangi prinsip-prinsip dari resolusi sebelumnya, yaitu resolusi tahun 1948, tahun 1950, tahun 1951 dan resolusi UNCIP tanggal 13 Agustus 1948 dan tanggal 5 Januari 1949 yang isinya menyatakan bahwa masa depan negara Jammu dan Kashmir harus diputuskan sesuai dengan kehendak rakyat yang dinyatakan melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan plebisit yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB. Nanmn resolusi PBB yang dikeluarkan berulang-ulang ini tidak pemah terlaksana karena India tidak pernah menaati badan PBB tersebut.

2 thoughts on “Kashmir dan Pendudukan India

  1. “Ketika kalian memandang mata perempuan Kashmir, kalian akan tahu bahwa mereka telah diperkosa. Ketika kalian memandang mata para pria Kashmir, kalian akan tahu bahwa mereka telah disiksa.” (Memoar seorang mujahid Kashmir) (Sumber: Ganna Pryadharizal, “Panggilan Jihad dari Kashmir”, Sabili No. 09 Th. XVI 20 November 2008 / 22 Dzulqaidah 1429 H, hal 47)

  2. “…kami berbicara dengan beberapa orang India, yang kebanyakan berasal dari Srinagar. Kisah-kisah mereka sangat menakutkan, tetapi aku pikir tidak lebih mengerikan daripada kisah-kisah dari Bosnia. Aku perhatikan kebanyakan mereka sudah tua, dengan rambut beruban, sangat berbeda dengan orang-orang Pakistan yang masih muda. Salah seorang warga Kashmir menceritakan bagaimana para pria dipaksa menyaksikan anak-anak perempuan mereka diperkosa oleh tentara-tentara India; bahkan pernah ada seorang pria yang dipaksa untuk berhubungan seks dengan anak perempuannya sendiri. Warga Kashmir yang lain menceritakan bagaimana tentara-tentara India menyobek Al-Quran dan mengencinginya pada saat penggeledahan dari rumah ke rumah. Tentu saja, dia berkata, para warga yang murka melakukan perlawanan. Akibatnya, kuburan-kuburan serta penjara-penjara India dipenuhi oleh para pemuda Kashmir. Para pria yang lebih tua terpaksa melanjutkan perlawanan. Aku memahami bahwa bagi mereka, tempat ini adalah simbol perlawanan itu.” (Moazzam Begg) (Sumber: Moazzam Begg, “Neraka Guantanamo, Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara-Khusus-Teroris AS” (diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Mizan), Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. I, November 2006, hal. 66-67)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s