Presiden RI dan Intervensi Asing

(Sumber: Herry Nurdi, “Calon Presiden dan Gelombang Intervensi Asing”, Sabili No. 18 TH.. XVI 26 Maret 2009 / 29 Rabiul Awal 1430 H, hal. 30-36)

Soeharto bertahun-tahun disebut sebagai the Golden Boy oleh kelompok International Monetary Fund (IMF). Pada awal tahun 2008 silam, muncul sebuah dokumen dari Gedung Putih yang mengungkap bahwa pemerintahan Amerika pernah menekan Soeharto untuk mematuhi IMF. Radio Nederland Worldwide pernah memberitakan, ketika Bill Clinton menjadi Presiden Amerika, dirinya pernah melakukan kontak langsung dengan Soeharto, agar presiden kedua Republik Indonesia ini tunduk pada keinginan IMF.

Secara geopolitik, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Salah satu contoh kecilnya adalah Selat Malaka, yang menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selat Malaka dilalui tanker-tanker dunia yang membawa kurang lebih 15 juta liter bahan bakar untuk dunia internasional. Artinya ¼ kebutuhan minyak dunia disalurkan melalui jalur ini. Jangankan Amerika, negara-negara lain seperti Jepang punya kepentingan yang sangat besar di wilayah RI yang satu ini. Maka tak heran jika awal tahun lalu (2009), Jepang memberikan dana hibah pada pemerintahan Indonesia senilai 1,573 juta yen atau sekitar Rp 177,6 miliar untuk membangun sistem keamanan di Selat Malaka. Bahkan negara matahari terbit ini pernah mengirim 120 pakar kelautan yang dimilikinya untuk membantu Indonesia membangun sistem pertahanan laut demi keamanan di Selat Malaka.

Selang beberapa jam setelah penandatanganan nota dengan IMF, Perdana Menteri Australia kala itu, Paul Keating, bertemu Soeharto dan membeberkan tentang intervensi IMF pada sang raja. “Hari ini Anda menjadi raja lagi, namun Anda hanya menjadi raja sehari saja. Ketika Anda membubuhkan tanda tangan di dokumen ini, Anda dalam tuntutan. Dan saat itu Anda harus mengatakan mundur,” ungkap Paul Keating seperti terungkap dalam sebuah film dokumenter yang pernah ditayangkan stasiun televisi Australia, CBS.

Ketika akhirnya Soeharto mundur, 10 jam sebelum lengser keprabon, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Madelline Albright, memberikan wawancara dalam breaking news di stasiun televisi CNN, ia mengatakan, “Soeharto lebih baik mundur untuk memberi jalan transisi demokratis di Indonesia.”

Pada masa Presiden Habibie, intervensi asing tambah telanjang mata bisa kita saksikan di negeri ini. Atas nama demokratisasi, Amerika Serikat terlibat dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, dengan Carter Center-nya terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 300 ribu pihak asing yang menjadi pengawas pemilihan umum di negeri ini pada masa itu. Bahkan, 12 jam menjelang pemilu, Jimmy Carter bertemu khusus dengan Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais di sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Tak hanya kedua tokoh di atas, Jimmy Carter juga menemui Agum Gumelar dan menemui para pemantau pemilu dari dalam negeri.

Bahkan, jauh sebelum pemilihan umum dilaksanakan, 14 anggota kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Christopher H Smith menemui Presiden Habibie dengan membawa nota tertulis berisi 8 permintaan. Pertama, Indonesia diminta untuk membebaskan tahanan politik tanpa syarat. Kedua, agar jadwal dan prosedur pemilu yang jurdil dan luber diperjelas. Ketiga, mewujudkan reformasi hukum, termasuk tuntutan pencabutan UU Subversi. Keempat, mengawali dialog terbuka dengan rakyat Timor Timur. Kelima, memperluas partisipasi politik. Keenam, pemerintah Indonesia diharapkan meratifikasi konvensi tentang Hak Asasi Manusia. Ketujuh, menghentikan penculikan, penyiksaan, pembunuhan ekstrayudisial atas aktivis politik. Kedelapan, para anggota kongres tersebut meminta agar Presiden Habibie mengkaji ulang Dwi Fungsi ABRI. Ibarat tikaman, ini adalah bentuk serangan langsung intervensi asing ke jantung kedaulatan Republik Indonesia. Tentu saja beberapa poin nampak bagus dan penuh manfaat. Tapi bukan itu titik tekannya, independensi sebuah negara besar seperti Indonesia sedang dipertaruhkan. Salah satu hasil dari nota tersebut adalah lepasnya Timtim dari NKRI.

Ketika pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, intervensi asing bahkan lebih hebat lagi. Seolah-olah kita tak melihat pada kebijakan luar negeri Indonesia dan mana kepentingan asing yang dimanjakan. Hubungan dagang dengan Israel dibuka pada masa pemerintahan Gus Dur.

Hubungan dagang antara Israel-Indonesia, tidak serta-merta terjadi. Lobi Yahudi telah dirintisnya sejak tahun 1980-an, khusus untuk masalah ini saja. Penulis Israel, Eli Groner menuliskannya di The Jerusalem Post (29/05/2000). “The first step took place 13 years ago, when Mr Steve Stein as Los Angeles businessman in Los Angeles meet a visiting team of Indonesians who specialized in international trade between Indonesia and Southeast Asia, they hit it off, dan first talked about their dream to cultivate trade, between Israel and Indonesia. Stein has since made numerous trips to the world’s most populous Meslem country and the agreement—signed last week in Jakarta but only released yesterday—is the culmination of that dream.”

Pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, intervensi asing terutama dalam hal perang melawan terorisme terasa sangat menyakitkan, terutama bagi umat Islam. Berbagai kucuran dana, kerja sama, training anti-teror, diberikan oleh Amerika Serikat, Asutralia, dan negara-negara lain pada Indonesia. Sehingga tak jelas benar mana kepentingan pemerintahan Indonesia dan mana kepentingan pemerintah asing dalam masalah terorisme di Indonesia. Hambali berhasil diekstradisi tanpa proses dan prosedur yang benar. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir berkali-kali diminta untuk diserahkan pemerintahan Megawati pada Amerika.

Pada pemilihan umum 2004, Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, berkunjung ke Indonesia selama tiga hari. Kunjungan yang sangat istimewa dari seorang menteri negara adidaya. Sehari menjelang Pilpres putaran pertama, Colin Powell bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Kesan lebih memprioritaskan pertemuan dengan SBY tak bisa dihindari. Colin Powell nampak tak berhasrat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Konon, Colin Powell mengatakan karena SBY dan dirinya sama-sama alumni Baret Hijau dari Fort Benning. Dan ujung dari pertemuan tersebut, hari ini kita saksikan, SBY menjadi Presiden Republik Indonesia yang keenam.

Pemerintahan SBY-JK hari ini, sepanjang lima tahun memerintah negeri ini tak pernah sepi dari intervensi. Beberapa kali reshuffle kabinet dilakukan, salah satunya karena desakan kekuatan asing yang merasa tak terpuaskan. Penentuan-penentuan kebijakan strategis juga dibayangi keterlibatan pihak asing. Sebut saja mulai dari kasus perebutan Blok Cepu, kasus PT Freeport versus masyarakat Papua, kasus PT Newmont yang merusak lingkungan dan pantai, kasus impor beras dan gula di Indonesia, pengadilan majalah Playboy sampai dengan kasus-kasus intervensi asing dalam penyusunan undang-undang.

Salah satu yang tak terbantahkan adalah intervensi asing dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang Migas. Dalam keterangan Ichsanuddin Noorsy, tak kurang dari Bank Dunia, USAID, dan Asian Development Bank (ADB), terlibat di sana. Ujungnya adalah menguntungkan pihak asing yang bermain di dalamnya, apalagi ditambah dengan keputusan menteri keuangan, Sri Mulyani, yang mencabut subsidi. Dan sekadar membangkitkan ingatan, Sri Mulyani adalah mantan salah satu pejabat tinggi IMF di negeri ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s