Legal Warfare

(Sumber: “Hadang Legal Warfare” & “Amandemen Ilegal, Tindakan Makar”, INTELIJEN Edisi 8/Th VI/2009 29 Juli – 11 Agustus, hal. 33-35)

Penyelesaian masalah konflik Aceh juga menjadi perhatian Tyasno Sudarto (mantan KSAD). Tyasno mengkhawatirkan nasib Aceh akan bernasib sama dengan Kosovo, yang menjadi negara merdeka setelah partai lokal memenangkan pemilu. Tyasno menyebut adanya agenda tersembunyi di balik upaya damai RI-GAM. Peranan asing dalam MoU Helsinki perlu diwaspadai.

Sistem yang digunakan dalam pileg maupun pilpres, sistemnya sudah sistem liberal. Pemilu digelar by design, di mana salah satunya petugas pemilu harus menjalankan design tersebut. Artinya, apapun hasil pemilu, design itulah yang berjalan.

Saya menyatakan bahwa pemilu ini tidak sah secara hukum. Karena didasarkan pada UUD 45 hasil amandemen. Banyak hal dalam UUD 45 amandemen keluar dari konteks kaidah hukum di Indonesia. Perubahan UUD 45 sejak 1999-2002 adalah sebuah makar kepada negara.

Bahkan saat ini sedang direncanakan penggantian Pembukaan UUD 45. Dengan alasan ada ketidaksesuaian antara batang tubuh UUD 45 amandemen dengan pembukaan. Saya mendapat informasi ini dari Wantimpres. Wacana itu sudah dibicarakan dalam seminar Wantimpres, “Mencari Grand Design UUD 45”. Di dalamnya dibahas pro dan kontra amandemen kelima UUD 45, di mana amandemen itu akan fokus pada pembukaan UUD 45.

Dalam perang modern, perlawanan tidak dilakukan secara frontal, tetapi dengan merusak dari dalam. Saat ini menguasai negara tidak dengan menerjunkan tentara untuk menjajah secara fisik. Yang dilakukan adalah dengan melakukan infiltrasi, mengubah mindset, dan membentuk para pengkhianat.

Penjajahan gaya baru ini dilakukan dengan perang ekonomi, perang teknologi, perang budaya, dan legal warfare. Perusahaan multinasional bisa digunakan dalam perang modern ini.

Legal warfare termasuk yang sangat berhasil digelar di Indonesia. Dunia mengakui adanya negara hukum. Untuk itu yang diserang adalah produk hukum. Ironisnya, di Indonesia yang terkena adalah hulunya, yakni UUD 45.

Sebut saja misalnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007. Produk hukum ini telah menyebabkan hampir 99 persen sektor keuangan dikuasai asing. Asing sudah mengendalikan perekonomian Indonesia.

Selain itu sektor telekomunikasi. Sekitar 98 persen sektor telekomunikasi sudah dikuasai modal asing. Jika industri strategis ini dikuasai asing, bisa saja komunikasi Presiden RI pun mudah disadap intelijen asing.

Semua itu terjadi karena keberhasilan legal warfare yang digelar asing. Seolah-olah amandemen UUD 45 hanya tuntutan reformasi, untuk menghilangkan pemerintahan yang totaliter. Di mana salah satunya, presiden hanya bisa menjabat dua periode. Padahal untuk membatasi hal itu tidak perlu mengamandemen UUD 45, bisa dengan ketetapan MPR atau bahkan dengan undang-undang.

Dalam kondisi Indonesia yang kalah dalam legal warfare, ironisnya, departemen di pemerintahan menggunakan banyak konsultan asing. Misalnya, Depdagri, Departemen-departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan Departemen Kehutanan.

Sektor pendidikan sudah diobrak-abrik, salah satunya kebijakan BHP. Landasan BHP adalah Washington Consensus, di mana pendidikan masuk dalam sektor bisnis. Pemerintah tidak boleh lagi menjadi operator di dalam pendidikan, cukup menjadi fasilitator. Berarti diserahkan kepada swasta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s