Noda Imperial Amerika di Abu Ghraib

Oleh: Jacob G. Hornberger (Pendiri dan presiden The Future of Freedom Foundation)
3 Mei 2004
(Sumber: www.fff.org)

Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan skandal penyiksaan di penjara Abu Ghraib, Iraq, mungkin menjelaskan mengapa pejabat AS tetap menolak bergabung dengan negara-negara lain dalam pembentukan pengadilan kejahatan perang internasional. Ketika pejabat pemerintah terlibat aktif dalam kejahatan perang, maka penyelidikan, investigasi, dan hukuman dari luar merupakan hal terakhir yang mereka inginkan. Lebih baik mempertahankan agar kesalahan [berlaku] di dalam negeri saja, di mana remah hasil penyingkapan bisa diminimalisir dan disembunyikan.

Kerugian tak tergantikan akibat pelecehan seksual, pemerkosaan, dan skandal penyiksaan di penjara Abu Ghraib sangatlah besar.

Pertama, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan skandal penyiksaan di Abu Ghraib telah menjadi jaminan bahwa prajurit AS yang ditawan di seluruh dunia akan dianiaya secara mengerikan oleh penawannya, dan pengumuman pemerintah AS yang menentang penganiayaan semacam itu akan terdengar palsu bukan hanya oleh penawan tapi juga warga dunia.

Kedua, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan tahanan Iraq telah menempatkan rakyat Amerika dalam resiko besar terorisme daripada sebelumnya. Mengapa? Sebab, selain pemerkosaan perempuan di hadapan keluarganya, sulit membayangkan suatu kejadian yang dapat lebih mengobarkan kemarahan dan kebencian dibanding menghinakan pria Arab dengan penelanjangan paksa, pelecehan seksual, pemerkosaan (sodomi), dan penyiksaan, terutama oleh personil militer perempuan AS.

Sebelum serangan 9/11 pun, The Future of Freedom Foundation rajin menyatakan bahwa mendesak sekali bagi rakyat Amerika untuk memeriksa dan meninjau ulang kebijakan luar negeri Amerika. Kami berulangkali berpendapat bahwa, bertentangan dengan klaim kukuh pejabat AS sejak serangan 11 September, kemarahan dan kebencian yang telah mendorong pria-pria Arab melakukan aksi terorisme terhadap negara kita bukan berakar dari “kebebasan dan nilai” Amerika melainkan kemarahan dan kebencian terhadap tindakan salah yang dilakukan pemerintah AS dalam periode waktu yang panjang. Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan tahanan Iraq di pusat penahanan Abu Ghraib hanyalah bagian dari pola kelakuan salah yang sudah lama berjalan ini.

Ketiga, jika pemberontak Iraq perlu alasan lebih baik daripada hanya berjuang dan mati untuk mengusir penjajah asing dari tanahnya, pejabat AS telah menyediakannya dengan pelecehan seksual dan penyiksaan pria Iraq. Nyatanya, bahkan itu mungkin alasan sesungguhnya – sadar bahwa pelansiran foto-foto pelecehan seksual itu di seluruh Timur Tengah akan mengobarkan jiwa pemberontak Iraq – di balik [keputusan] hati-hati pejabat AS menarik pasukan dari Fallujah setelah melepaskan kendali kota tersebut kepada salah satu antek militer Garda Republik lama milik Saddam.

Nyatanya, saya bahkan takkan terkejut jika skandal penelanjangan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan Abu Ghraib – dan kemarahan dan kebencian yang dihasilkannya, bukan hanya di kalangan pemberontak dan teroris di Iraq tapi juga di kalangan warga biasa di negeri tersebut – merupakan awal berakhirnya pendudukan AS di Iraq. Sebagaimana dikatakan oleh Juan Cole, profesor sejarah modern Timur Tengah di Universitas Michigan, di Washington Post edisi hari ini (3 Mei 2004), “Kerugian hubungan publik sangat mendalam dan permanen. Perilisan gambar-gambar ini mungkin merupakan poin di mana AS kalah dari Iraq.” Memang, sulit sekali membayangkan alat perekrut yang lebih baik bagi Osama bin Laden dan al-Qaeda [dibanding foto-foto ini].

Selama lebih dari setahun, The Future of Freedom Foundation telah mempublikasikan artikel-artikel mengenai bukti yang terus bertambah bahwa pejabat militer AS melakukan kejahatan perang melalui penyiksaan tahanan perang. Pada 26 April 2003 saya menulis:

Dengan semua buki mengemuka menyangkut kamar penyiksaan milik Saddam Hussein, bukankah sekarang waktu yang tepat untuk meninjau kembali isu apakah pemerintahan kita mesti terlibat dalam perilaku jahat yang sama?

Ataukah perilaku semacam itu hanya jahat ketika Saddam melakukannya tapi baik ketika pejabat AS melakukannya?

Tautan di atas terhubung dengan daftar artikel yang telah kami muat di website kami pada April 2003; dalam daftar itu terdapat cerita-cerita yang muncul di CBS News, New York Times, Washington Post, The Nation, The Guardian, New Yorker, dan banyak sumber lain yang menyediakan bukti tak langsung dan kuat tentang kejahatan perang AS berupa penyiksaan tahanan.

Pada April 2003 juga dipublikasikan seri artikel saya berjudul Obedience to Orders, yang menimbulkan badai kontroversi terbesar dalam sejarah FFF. Artikel saya itu membuat poin sederhana bahwa perwira yang lulus dari Virginia Military Institute (VMI) umumnya mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada perwira yang lulus dari akademi-akademi militer profesional. (Perlu diketahui, saya adalah lulusan VMI tahun 1972.) Alasannya? Lulusan akademi (umumnya, dan jelas dengan pengecualian) diajarkan untuk mempertahankan kepatuhan teguh pada perintah, dan mereka tahu bahwa kenaikan jabatan militer mereka tergantung pada mindset semacam itu. Perwira VMI, sebaliknya, setelah dilatih sebagai “warga prajurit”, mengembangkan hati nurani dan pemikiran independen yang (lagi-lagi, umumnya, dan dengan pengecualian) mengalahkan kepatuhan buta pada perintah.

Jadi, dalam seri Obedience to Orders, saya menguraikan bahwa jika terbukti personil militer AS terlibat dalam penyiksaan tahanan, saya takkan terkejut bahwa lulusan akademi militer berada dalam rantai komandonya atau, setelah mengetahui apa yang terjadi, tetap membisu menghadapi kejahatan perang semacam itu; tapi saya akan terkejut jika perwira VMI berbuat begitu.

Tak lama, saya dibanjiri dengan gempuran email kritik dari kadet-kadet West Point yang mempertanyakan dasar pikiran saya bahwa VMI menghasilkan perwira yang lebih baik daripada West Point, tapi umumnya tidak memperhatikan poin utama yang saya buat. Jadi, saya merespon dengan tantangan blak-blakan:

Mari kita kemukakan isu sentral dan penting secara jelas dan tegas, agar takkan ada salah paham atau isu sampingan yang mengacaukan kita: Menyiksa atau menganiaya tahanan perang dan tersangka kriminal adalah salah, amoral, dan ilegal. Melakukannya adalah kejahatan atau kejahatan perang, baik dilakukan oleh prajurit atau polisi musuh, ataupun oleh prajurit atau polisi AS. Perwira militer memiliki kewajiban moral dan legal untuk menolak mematuhi perintah yang bertujuan demikian, baik diterbitkan oleh presiden ataupun oleh perwira atasan langsung.

Hitam dan putih. Tanpa keraguan dan kecanggungan. Tanpa kekaburan. Tanpa isu sampingan.

Lalu ada yang bilang, “Tapi saya tak punya bukti bahwa pemerintah saya terlibat dalam perbuatan buruk semacam itu. Itu cuma kabar angin. Saya harap itu tidak betul-betul terjadi.”

Well, itu tidak menyelesaikan persoalan, bukan? Bagaimanapun, kita semua bisa duduk di sini dan berkata bahwa laporan-laporan pemerkosaan di Air Force Academy hanya didasarkan pada kabar angin dan kita bisa berharap agar administrasi Akademi tidak menyalahkan perempuannya dan tidak melindungi para pemerkosanya, tapi bagaimana bisa strategi sangkalan semacam itu direkonsiliasikan dengan prinsip-prinsip moralitas dan hukum? Bagaimanapun, apakah tidak mungkin strategi sangkalan yang telah menutup-nutupi pemerkosaan dan melindungi pemerkosa di Air Force Academy dikaitkan dengan strategi sangkalan dalam kasus penyiksaan dan penganiayaan tahanan perang dan tersangka kriminal oleh AS?

Lagipula, setiap perwira yang layak mesti tahu bahwa penyiksaan dan penganiayaan tahanan perang musuh adalah strategi militer terburuk yang dipergunakan suatu pihak. Jika musuh tahu bahwa dirinya akan diperlakukan dengan baik, kemungkinan besar dia akan menyerah. Mengapa prajurit Jerman mati-matian bertempur (dan sekarat) menjelang akhir Perang Dunia II dan menyerah kepada pasukan AS daripada kepada pasukan Soviet? Oleh sebab itu, perwira yang mempedulikan keselamatan orang-orangnya akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan kebijakan salah semacam itu dibuang cepat-cepat. Selain itu, meski tak ada jaminan bahwa pasukan musuh akan menghormati aturan perilaku benar yang sama, jauh lebih mudah meminta mereka berbuat serupa ketika Anda berlandaskan moral yang tinggi.

Pembesar Pentagon menimbang kontroversi ini, seorang kolonel Pentagon (lulusan West Point) menyatakan dalam sebuah pesan email:

Ambil kata-kata saya, lulusan West Point diajari sejak Hari Pertama bahwa mereka terikat kewajiban untuk tidak mematuhi perintah ilegal atau amoral. Selanjutnya, Anda memilih membahas pelecehan seksual, yang saya rasa tak relevan, dan mengabaikan riwayat bintang VMI dalam integrasi kaum perempuan, beberapa tahun setelah akademi-akademi publik… Sekarang bukan waktu yang tepat Anda mengatakan itu mengingat alumni dua institusi kami sedang mempertaruhkan hidup mereka dalam satu barisan di Iraq.

Saya menanggapi kolonel Pentagon itu:

Dengan segala hormat, isu perlakuan tahanan perang dan penolakan perintah amoral dan ilegal tak pernah lebih tepat [dibahas] dibanding selama perang. Dan ini mencakup situasi di Guantanamo, yang mana Pentagon mengancam mengirim tahanan Iraq, dan dua tahanan Afghan tersangka pembunuhan, ke sana. Satu-satunya cara agar perbuatan salah seperti ini berhenti adalah ketika seorang perwira berkata “Tidak,” lalu diikuti oleh perwira kedua, dan ketiga… Cara satu adalah menghentikannya dari atas, misalnya Pentagon, dan cara lainnya adalah menghentikannya dari bawah. Saya tidak membahas pelecehan seksual dalam artikel saya. Saya membahas pemerkosaan. Ada perbedaan.

Wakil presiden eksekutif Asosiasi Alumni VMI, Paul Maini, lalu menimbang kontroversi ini, mengatakan kepada Kol. Hudgins di West Point bahwa persoalan yang diuraikan dalam artikel saya “menghina, menggelikan, patut dicela, dan ganjil”.

Saya menanggapi pesan Maini dalam bagian 3 seri saya, menjelaskan kepadanya mengapa para Pendiri Bangsa kita menentang tentara tetap (standing army) dan lebih memilih warga prajurit (citizen soldier) untuk negeri kita, dan bertanya kepadanya, dengan blak-blakan:

Nah, Tn. Maini, apakah Anda berkata bahwa menyebut pemerintah AS terlibat dalam penyiksaan dan penganiayaan tahanan perang dan tersangka kriminal merupakan sesuatu yang “menghina, menggelikan, patut dicela, dan ganjil”? Ataukah Anda berkata bahwa pendirian saya bahwa perwira VMI kecil kemungkinannya mematuhi perintah jahat atau amoral dibanding perwira dari akademi profesional merupakan sesuatu yang “menghina, menggelikan, patut dicela, dan ganjil”? Ataukah Anda berkata bahwa penentangan apapun terhadap penyiksaan dan penganiayaan tahanan perang dan tersangka kriminal oleh pemerintah AS merupakan sesuatu yang “menghina, menggelikan, patut dicela, dan ganjil”?

Maini tak pernah menanggapi. Saya penasaran, apa yang sedang dipikirkannya sekarang, melihat reaksi-reaksi berikut ini terhadap pelecehan seksual, pemerkosaan, dan skandal penyiksaan yang patut dicela dan ganjil di penjara Abu Ghraib:

“Saya sama-sama merasa amat muak melihat para tahanan itu diperlakukan demikian. Perlakuan terhadap mereka tidak mencerminkan sifat bangsa Amerika.”

Presiden (dan panglima tertinggi angkatan militer AS) George W. Bush

“Kami gempar…mereka adalah prajurit kita, mereka adalah rekan kerja kita, mereka mewakili kita, mereka mengenakan seragam yang sama dengan kita, dan mereka merendahkan sesama prajurit. Kita ingin prajurit kita diperlakukan dengan baik oleh lawan, oleh musuh…tapi jika kita tak bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan manusia secara bermartabat dan terhormat, kita tak bisa meminta bangsa lain berbuat demikian kepada prajurit kita.”

—Brigjen Mark Kimmet, kepala juru bicara militer AS di Iraq

Tentu saja, tetap mustahil mengetahui persis perwira mana saja yang terlibat dalam perbuatan salah di penjara Abu Ghraib sebab Pentagon berhati-hati mengungkap nama-nama mereka. Yang kita tahu, pejabat militer sejauh ini telah memutuskan mengadili secara militer enam prajurit saja—mengejutkan, mengejutkan—yang kesemuanya adalah tamtama (tak ada perwira), dan—lagi-lagi mengejutkan, mengejutkan—kesemuanya adalah pasukan Cadangan, bukan prajurit Reguler!

Brigadir jenderal yang berwenang atas penjara itu, Janis Karpinski, belum diadili. Malah, pejabat militer AS hanya “menegur” Karpinski dan menghentikannya mengkomandoi penjara. Karpinski mengatakan dirinya tak bersalah sebab orang-orang yang sebenarnya bertanggungjawab atas pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan di bagian penjara itu adalah personil dari Intelijen Militer AS, yang, katanya, takkan mengizinkan Karpinski atau Palang Merah untuk mengunjungi bagian penjara tersebut; juga terdapat bukti keterlibatan CIA dalam perbuatan salah itu serta partisipasi tentara bayaran. Sebagaimana dicatat sebelumnya, sampai sekarang tak ada bukti bahwa pemerintah sedang memproses secara pidana individu-individu ini, dan mengungkap identitas mereka.

Tapi sulit dimengerti bagaimana Karpinski lepas dari persoalan ini, padahal dia adalah komandan militer yang mengepalai penjara secara penuh, dengan wewenang dan tanggungjawab untuk mengkomandoi dan mengendalikan semua bagian penjara. Namun mudah dimengerti mengapa Pentagon tak ingin mengganggunya dengan pengadilan militer, terutama karena dia bisa menyebut nama-nama dan memberikan detil, yang dia lakukan akhir pekan lalu dalam sebuah wawancara dengan New York Times.

Nyatanya, meski Jend. Ricardo Sanchez, komandan pasukan AS di Iraq, memerintahkan penyelidikan skandal ini beberapa bulan lalu, dia harus mencemaskan kemungkinan doktrin Yamashita pemerintah AS akan diterapkan pada dirinya. Anda akan ingat bahwa Jend. Tomoyuki Yamashita adalah jenderal Jepang yang mengurus Filipina selama Perang Dunia II dan dieksekusi setelah pengadilan militer membuktikannya bersalah atas kejahatan perang. Apa kejahatan perangnya? Tak ada, kecuali fakta bahwa orang-orang di bawah komandonya melakukan kejahatan perang setelah bom pasukan sekutu mencegah Yamashita menghentikan mereka melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain, doktrin Yamashita, sebagaimana dinyatakan oleh militer AS, adalah bahwa komandan militer bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan orang-orangnya, sekalipun dia tidak memerintahkan, menguasakan, atau memaafkan tindakan demikian. Sanchez jelas berada dalam posisi yang jauh lebih buruk daripada Yamashita, mengingat dia memiliki kendali penuh atas Iraq dan orang-orangnya di penjara Abu Ghraib pada saat kejahatan seks dan penyiksaan dilakukan.

Tak peduli siapa saja yang akhirnya dihukum, mustahil Pentagon melepaskan diri dari tanggungjawab moral atas kejahatan perang yang dilakukan di penjara Abu Ghraib. Seandainya sejak awal perwira Pentagon telah mengirim perintah gamblang dan tak diragukan kepada rantai komando, dan menyatakan bahwa pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan tahanan takkan disetujui dan bahwa perwira yang melakukan kelakuan salah semacam itu akan dihukum berat, kemungkinan besar kejahatan perang di penjara Abu Ghraib takkan dilakukan. Tak disangsikan bahwa kegagalan Pentagon mengambil sikap jelas dan tegas terhadap perbuatan jahat semacam itu telah menciptakan iklim di mana personil militer AS berpikir bahwa sah-sah saja menganiaya tahanan di Iraq dan, untuk itu, juga di Afghanistan dan Kuba.

Pentagon mungkin tergoda untuk melindungi diri dari konsekuensi skandal ini, terutama jika informasi peristiwa ini mengarah pada Pentagon sendiri. Rupanya sudah ada upaya untuk menghukum individu berpangkat rendah melalui pengadilan militer sambil melindungi perwira dan personil di Initelijen Militer AS dengan sanksi administratif dan barangkali membebaskan pejabat CIA dan tentara swasta dari tuntutan pidana sepenuhnya, mungkin di bawah kedok “keamanan nasional”. Kita tak boleh terkejut jika disajikan arak-arakan perkataan basi mirip FOX News dari Pentagon tentang perlunya “mendukung pasukan” dan bahwa [pelakunya] “hanyalah sebagian kecil orang busuk” dan bahwa sekarang saatnya “melangkah maju”.

Tak ada yang lebih buruk bagi negeri dan pasukan kita [selain hal ini]. Diperlukan penyelidikan penuh dan lengkap dan tuntutan pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perang ini, barangkali bahkan melalui tuntutan independen non-militer yang berlaku dalam sistem pengadilan federal, sekalipun tuntutannya menyentuh tokoh-tokoh tertinggi di Pentagon, bukan hanya demi diri kita, bukan hanya demi integritas Amerika, tapi juga demi pasukan kita. Pemeriksaan penuh dan lengkap dan peninjauan ulang kebijakan luar negeri AS akan lebih baik lagi dilakukan.

One thought on “Noda Imperial Amerika di Abu Ghraib

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s