Mencegah Perang Dingin Arktik

Oleh: Paul Arthur Berkman
12 Maret 2013
(Sumber: www.nytimes.com)

Baru seperempat abad lalu, dan selama bermilenium-milenium sebelum itu, Samudera Arktik ditutupi es sepanjang tahun, menciptakan belantara tak tertembus yang jarang dirundingkan oleh umat manusia. Hari ini, seiring efek pemanasan global menguat di utara sana, sebagian besar samuderanya menjadi perairan terbuka selama musim panas dan diliputi es di musim dingin saja.

Transformasi tak terduga ini telah mengubah pertaruhan Arktik secara radikal, khususnya bagi delapan negara dan kaum pribumi yang mengelilinginya. Tapi meski ada kerjasama untuk mengeduk endapan minyak, gas, dan barang tambang di kawasan tersebut, dan mengeksploitasi perikanannya, belum banyak usaha untuk mengembangkan mekanisme legal guna mencegah atau mengadili konflik. Potensi konflik semacam itu sangat tinggi, meski tensinya saat ini rendah.

Beberapa negara, bersama korporasi semisal ExxonMobil dan Royal Dutch Shell, sedang bersiap mengeksploitasi cadangan minyak dan gas alam yang berlimpah di sana. Rute-rute pengapalan baru akan bersaing dengan Terusan Panama dan Suez. Tempat penangkapan ikan luas sedang dibuka untuk panen komersial, tanpa regulasi. Area-area pantai yang menjadi rumah masyarakat pribumi sedang terkikis ke laut. China dan Uni Eropa termasuk di antara pemerintah-pemerintah non-Arktik yang sibuk menegaskan kepentingan mereka di kawasan itu. Beberapa negara menambah personil dan peralatan militer di sana.

Tantangan paling fundamental bagi negara-negara Arktik adalah mempromosikan kerjasama dan mencegah konflik. Keduanya sama-sama penting, tapi forum untuk mencapai tujuan ini belum eksis.

Pada 1996, delapan negara—AS, Rusia, Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia, Islandia, dan Denmark (yang mengelola urusan dan penjagaan Greenland)—dan kelompok-kelompok yang mewakili bangsa pribumi mendirikan Dewan Arktik untuk memetakan masa depan kawasan. Sampai sekarang, forum tingkat tinggi ini telah mengidentifikasi pengembangan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai “isu bersama Arktik”. Tapi urusan krusial lain—memelihara perdamaian—ditangguhkan dalam pembicaraan yang melahirkan pembentukan dewan. Kekhawatiran saat itu, seperti sekarang, adalah bahwa perdamaian mengimplikasikan demiliterisasi. Padahal tidak. Tapi jika negara-negara ini masih terlalu takut-takut untuk mendiskusikan perdamaian di kawasan tersebut ketika tensinya rendah, bagaimana mereka akan bekerjasama meredakan konflik jika kelak terjadi?

Sejak 2006, setiap negara Arktik telah mengadopsi kebijakan keamanannya sendiri untuk menjaga hak kedaulatannya. Yang harus mereka perbuat sekarang adalah membandingkan masing-masing kebijakan keamanan, mengidentifikasi cara-cara di mana kebijakan mereka saling memperkuat atau saling berselisih, lalu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan bersama.

Bagaimana, contohnya, setiap negara anak memposisikan militernya dan menjaga teritorinya? Bagaimana negara-negara Arktik akan mengurus China dan negara-negara lain yang tak punya klaim yurisdiksi formal tapi berkepentingan kuat untuk mengekspolitasi sumber daya alam Arktik? Bagaimana negara-negara Arktik dan non-Arktik akan bekerjasama mengelola sumber daya tersebut di luar yurisdiksi nasional, di lautan tinggi, dan di lautan dalam? Tanpa meratifikasi Konvensi Hukum Laut, sebuah traktat 1982 yang mengatur penggunaan samudera-samudera dunia, bagaimana AS bisa bekerjasama dengan negara lain untuk menyelesaikan sengketa teritorial di samudera?

Komandan tinggi militer NATO, Laks. James G. Stavridis dari AL AS, memperingatkan pada 2010 akan “lerengan es ke arah zona persaingan, atau lebih buruk, zona konflik” jika para pemimpin dunia tidak memastikan perdamaian Arktik.
Entah lewat Dewan Arktik atau entitas lain, perlu ada forum untuk mendiskusikan perdamaian dan stabilitas, bukan hanya isu lingkungan dan ekonomi. Kita butuh “aturan jalan” untuk memasuki masa depan Arktik dengan aman.

Presiden Vladimir V. Putin dari Rusia, yang ekonominya bergantung pada endapan minyak dan gas alam yang kaya, jelas-jelas memahami manfaat rute laut utara dan endapan hidrokarbon di landas benua negaranya, dan menekankan pentingnya perdamaian dan kerjasama di Arktik. Demikian pula pemimpin negara-negara Arktik lain. Tapi kita hampir belum mendengar apa-apa dari Presiden Obama, meski dia menjadikan ancaman pemanasan bumi sebagai prioritas masa jabatan keduanya.

Di pertemuan Dewan Arktik di Tromso, Norwegia, tahun lalu, Hillary Rodham Clinton, kala itu menteri luar negeri AS, menyatakan “dunia semakin melihat ke utara” tapi tidak mengungkap lebih jauh. Dia menyerukan “pengelolaan sumber daya yang bertanggungjawab” serta usaha-usaha “untuk mencegah dan mengurangi efek perubahan iklim”.

Sebagai kepala adidaya Arktik dan peraih Nobel, Tn. Obama semestinya mengadakan pertemuan internasional dengan Presiden Putin dan para pemimpin negara Arktik lain untuk memastikan pengembangan ekonomi di puncak bumi tersebut bukan hanya berkelanjutan, tapi juga damai.


Paul Arthur Berkman adalah ahli oseanografi biologi di Universitas California, Santa Barbara, dan penulis Environmental Security in the Arctic Ocean: Promoting Co-operation and Preventing Conflict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s