Kemunafikan Yahudi Disoroti di Prancis

2 November 2015
(Sumber: www.newobserveronline.com)

Organisasi Yahudi di seluruh dunia menyambut putusan pengadilan banding tertinggi Prancis yang mengilegalkan seruan pemboikotan Israel di Prancis—padahal seruan memboikot negara-negara lain adalah legal.

Aktivis Prancis BDS

Putusan mencengangkan—salah satu dari banyak putusan di Prancis yang berakar dari lobi terorganisir Yahudi—dibuat oleh Cour de Cassation (Pengadilan Kasasi) pasca perkara berlarut-larut menyangkut penahanan beberapa aktivis pro-Palestina atas ajakan boikot produk-produk Israel.

Para aktivis ditahan setelah mencoba mengorganisir pemboikotan barang-barang buatan Israel di jaringan toko sembako Carrefour di bawah inisiatif gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

“Kejahatan” para aktivis adalah tiba di supermarket Carrefour memakai kaos bertuliskan “Long live Palestine, boycott Israel”, dan membagikan selebaran yang berbunyi “membeli produk Israel berarti mengesahkan kejahatan di Gaza”.

Para aktivis ditahan dan dituntut di bawah perundang-undangan yang dikenal di Prancis sebagai “undang-undang Lellouche”. Nama ini diambil dari Yahudi Prancis kelahiran Tunisia, Pierre Lellouche, yang, sewaktu menjadi anggota Parlemen Prancis dari partai UMP-nya Nicolas Sarkozy, memperkenalkan undang-undang tersebut pada tahun 2003.

Artikel dalam suratkabar Haaretz Israel menjelaskan undang-undang itu begini:

Diambil dari nama anggota parlemen Yahudi yang memperkenalkannya pada 2003, undang-undang ini tergolong alat legislatif paling manjur di dunia untuk memerangi perkembangan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions, atau BDS, dan telah melontarkan Prancis ke garis terdepan dalam upaya menandangi gerakan itu secara hukum.

Dalam artikel yang sama, Haaretz kemudian mengutip Joel Rubinfeld, salah satu kepala European Jewish Parliament dan presiden Belgian League Against Anti-Semitism, mengenai dakwaan pengadilan rendah atas para aktivis:

“Pemerintah Prancis dan tekad pengadilan dalam memerangi diskriminasi, dan terutama undang-undang Lellouche, merupakan contoh bagi Belgia dan negara-negara lain di mana BDS yang diskriminatif berada,” kata Joel Rubinfeld, salah satu kepaal European Jewish Parliament dan presiden Belgian League Against Anti-Semitism.

Sebelum kasus ini, tambah Haaretz, ada “sekitar 20 aktivis anti-Israel yang telah didakwa di bawah undang-undang Lellouche Prancis”.

Para pendemo Carrefour memutuskan banding terhadap dakwaan mereka dengan membawa kasusnya ke Pengadilan Kasasi—dan banding inilah yang kini sudah ditolak.

Dalam putusan terhadap para aktivis, yang mengaku hanya menggunakan kebebasan berekspresi, pengadilan mengutip “undang-undang republik Prancis mengenai kebebasan pers, yang menentukan hukuman penjara atau denda hingga $50.000 untuk pihak-pihak yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan terhadap orang atau sekelompok orang atas dasar asal-usul, keanggotaan atau bukan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok etnis, bangsa, ras, atau agama tertentu.”

Dengan kata lain, pengadilan memvonis ilegal seruan pemboikotan Israel lantaran Israel pada hakikatnya adalah negara berdasar ras—sebuah pengakuan yang mengisyaratkan bahwa pengadilan tidak memikirkan dalam-dalam kesimpulan logisnya.

Pascal Markowicz, ketua pengacara untuk Conseil Représentatif des Institutions juives de France (Representative Council of Jews in France, atau CRIF), salah satu lobi Yahudi paling agresif di Prancis, merayakan putusan dengan mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa “BDS adalah ilegal di Prancis”.

Pernyataan-pernyataan yang menganjurkan boikot atau sanksi, imbuhnya, “adalah ilegal sama sekali. Jika [aktivis BDS] menyebut kebebasan bereskpresi mereka telah dilanggar, kini instansi hukum tertinggi Prancis memutus sebaliknya.”

Di Amerika, “JointMedia News Service” (JNS) Yahudi, salah satu layanan kawat utama Yahudi yang menyediakan konten untuk koran-koran Yahudi di seluruh dunia, mengatakan dalam tanggapannya bahwa “Resmi: BDS adalah ujaran kebencian” (29 Oktober 2015), dan artikel ini diulang di banyak corong media Yahudi lain, seperti Algemeiner di New York.

Tentu saja legal di Prancis untuk menganjurkan sanksi terhadap Iran, atau Rusia, Korea Utara, atau negara lain manapun.

CRIF, contohnya, menyerukan sanksi atas Iran sejak 2006 (“CRIF Serukan Dunia Olahraga Kenakan Sanksi Atas Iran” 3 Januari 2006) dan, seperti lobi Yahudi internasional dan negara Israel, terus-menerus menuntut sanksi, boikot, dan penarikan investasi dari Iran dan negara-negara lain yang bermusuhan dengan Israel.

Namun, lobi-lobi Yahudi ini juga yang merekayasa situasi di Prancis sehingga kini penganjuran boikot atau sanksi atas Israel jadi ilegal—dan dapat dikenai hukuman sebagai pelanggaran pidana—tak peduli seberapa kotor pelanggaran HAM negara tersebut kepada bangsa Palestina, atau seberapa banyak resolusi PBB telah ditentang negara khusus Yahudi itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s