Menuntut Kejahatan Suriah di Pengadilan Prancis

Oleh: Amira Mikhail
Selasa 13 Oktober 2015
(Sumber: www.lawfareblog.com)

Ide penyelidikan para jaksa Eropa terhadap aktivitas militer di wilayah-wilayah lain di dunia membuat cemas banyak pembuat kebijakan AS dan Israel. Tapi saat ini, bagaimanapun juga, orang yang seharusnya mencermati kasus-kasus yurisdiksi universal Eropa adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Prancis telah membuka penyelidikan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan di Suriah. Tak peduli apakah upaya untuk membayangkan Suriah pasca konflik ditakdirkan gagal sampai tidak mencakup mekanisme pertanggungjawaban kejahatan Assad, penyelidikan seperti ini dapat menjadi faktor signifikan dalam perundingan di masa mendatang.

Prancis sebetulnya dalam posisi unggul di sini. Terlepas dari banyaknya seruan untuk merujuk situasi ini ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC), hingga sekarang kepentingan dan kemandekan politik telah mencegah majunya usulan Prancis agar dilakukan perujukan ke Dewan Keamanan. Lagipula setiap orang tahu Rusia akan memvetonya. Mungkin pada akhirnya penyelidikan internasional tak dapat dihindari, baik karena perjanjian damai menuntut itu atau karena ICC bertindak sendiri. Meski demikian, opsi manapun akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi Prancis memutuskan untuk menimbang rute alternatif: memakai pengadilannya sendiri untuk menawarkan keadilan kepada para korban Assad.

Pada 30 September 2015, kantor jaksa Paris mengumumkan tengah membuka penyelidikan terhadap penyiksaan yang dilakukan rezim Assad. Penyelidikan pidana pertama di dunia atas konflik Suriah bersandar pada bukti yang dikirim oleh kementerian luar negeri Prancis ke kantor jaksa, dokumen berisi ribuan foto yang memperlihatkan jasad-jasad berkerut, kelaparan, tersiksa yang tewas dalam penahanan militer Suriah.

Gambar-gambar ini—seumpamanya otentik, yang mana harus dibuktikan oleh jaksa—merupakan bukti yang memberatkan rezim Suriah. CNN pertama kali membeberkan foto-foto ini pada Januari 2014 dalam sebuah pemberitaan yang menyebut kurang-lebih 11.000 warga Suriah telah disiksa secara sistematis sampai mati di penjara-penjara Suriah. April 2014, Wakil Tetap Prancis untuk PBB menyerahkan apa yang kemudian dikenal sebagai Laporan Caesar kepada PBB bersama temuan sebuah tim hukum yang ditugasi menyelidiki foto-foto ini dan menentukan kredibilitas si pembelot.

Si pembelot, bernama sandi Caesar, mengambil gambar sewaktu bertugas sebagai fotografer untuk polisi militer. Sebelum krisis Suriah, dia bekerja memotret TKP untuk pemerintah, tapi setelah konflik pecah, militer menugasinya memotret jasad-jasad yang dibawa dari tempat penahanan. Dia berhasil melarikan diri dengan aman dari Suriah, membawa serta 55.000 gambar tersebut. 1 Oktober 2015, Guardian mempublikasikan artikel menarik tentang Caesar dan kenapa dia mulai menyelundupkan foto-foto ke luar Suriah. (Ketika foto-foto Caesar pertama kali mengemuka ke publik, Suriah menanggapi dengan menyatakan—dengan logika swa-kontradiktif yang lucu—bahwa foto-foto itu palsu dan bahwa tubuh-tubuh yang dimaksud adalah tubuh teroris.)

Apa pentingnya jika sekelompok jaksa Prancis tanpa akses ke TKP, tanpa peluang mendorong kesaksian, dan tanpa wewenang menahan para pejabat militer senior Suriah—apalagi presidennya—ikut-ikut masuk ke dalam keributan? Penyelidikan ini betul-betul penting untuk sejumlah alasan, hukum dan politik.

Pertama, di tengah dorongan Rusia untuk memulihkan citra Assad dan menjadikannya bukan cuma setengah terhormat tapi juga memikat sehubungan dengan musuh-musuhnya, tindakan Prancis berperan mengingatkan masyarakat siapa dia sesungguhnya. PBB dan adidaya Barat lain belum melakukan ini secara efektif. Dan meski perlu mengakomodasi kepentingan Rusia di Suriah dengan suatu cara demi mencapai kerjasama di tingkat Dewan Keamanan PBB atau di lapangan, tak ada perlunya berpura-pura bahwa Assad bukan monster. Penyelidikan kejahatan perang bukanlah cara buruk untuk mengingatkan masyarakat akan hal tersebut.

Kedua, tindakan Prancis menjadi penanda bahwa sekurangnya beberapa aktor negara akan bersikukuh memasukkan pertanggungjawaban sebagai unsur Suriah pasca konflik. Banyak orang menyangsikan premis ini, tapi jika Anda percaya bahwa keadilan transisional yang efektif dan pertanggungjawaban sangat penting bagi penyudahan konflik, tentu signifikan bahwa sebuah negara mendesak itu jadi bagian perundingan. Argumen penopang pendekatan ini adalah bahwa penyudahan konflik mengharuskan adanya penanganan pelaku dan korban, selain dampak kekejaman masal; itu mengharuskan kesalahan disematkan sebagaimana mestinya; dan itu mengharuskan narasi sejarah dan fakta tidak bercampur aduk. Argumen penentangnya adalah bahwa upaya peradilan justru dapat memperlambat atau menghalangi penyudahan konflik dan akibatnya mengarah pada kehilangan sipil lebih besar. Dengan bertindak seperti sekarang, Prancis menawarkan harapan keadilan transisional sekaligus mendatangkan resikonya.

Bahkan kita harus memahami tindakan Prancis sebagai kekukuhan jangka panjang bahwa pada akhirnya kita tak bisa menyelesaikan perang ini tanpa mengakui standar mapan hukum internasional dan aturan perang serta penanganan penduduk sipil. Ini, sedikit-banyak, mengingatkan kita pada periode pasca Nazi dan contoh Slobodan Milosevic—di mana pertanggungjawaban pidana memakan waktu bertahun-tahun untuk mengejar para pelaku utama tapi melambangkan aspirasi tegas sejak awal. Yurisprudensi hukum pidana internasional, kendati bersusah-payah mempertajam taring penegakannya, sudah jelas-jelas menetapkan secara prinsip bahwa tak seorang pun kebal hukum dan bahwa penyelesaian damai tidak bisa mengebalkan kejahatan paling keji. Ini terutama penting pada zaman di mana negara-negara Dewan Keamanan PBB mengesampingkan hukum internasional secara luar biasa (pertimbangkan Rusia di Krimea dan Ukraina Timur).

Ketika, bergandengan dengan Resolusi 2235 Dewan Keamanan yang terbaru, sebuah upaya untuk menetapkan tanggungjawab atas penggunaan senjata kimia di Suriah, penyelidikan formal di Prancis mungkin terbukti sebagai langkah penting dalam menghimpun bukti yang dapat dipakai dalam penyelidikan atau pengadilan di masa mendatang. Kendati akhir konflik masih terasa sangat jauh, penyelidikan atau pengadilan mendatang akan memperoleh manfaat dari upaya penyelidikan yang berlangsung hari ini. Harapannya adalah, semakin kredibel dan independen bukti yang Prancis peroleh selama konflik bertahun-tahun ini, semakin efisien dan fungsional penyelenggaraan penyelidikan di masa mendatang, dan disertai bukti potensial terbaik.

Prancis tetap menghadapi rintangan yang tak sedikit. Karena Prancis tak berhak menegakkan yurisdiksi teritorial, ia harus menegakkan yurisdiksi berdasarkan prinsip tokoh pasif (passive personality principle) atau yurisdiksi universal atau dua-duanya. Otoritas penuntutan Prancis perlu menemukan korban WN Prancis di antara terduga 11.000 korban siksaan, atau menurut teori lebih luas, ia perlu menahan pejabat Suriah yang menjadi pemukim Prancis atau hadir di wilayahnya pada saat pengaduan didaftarkan.

Menurut doktrin tokoh pasif, yurisdiksi diemban oleh negara yang warganya menderita kerugian. Inti doktrin ini adalah bahwa setiap negara mempunyai hak sempurna untuk melindungi warganya di luar negeri dan jika negara teritorial—dalam hal ini Suriah—lalai atau tak mampu menghukum orang-orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berhak berbuat demikian. Pasal 113-7 dalam Kitab UU Hukum Pidana Prancis menyatakan bahwa undang-undang pidana Prancis dapat diterapkan pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh warga asing di luar teritori Prancis. Itulah sebabnya Prancis butuh korban WN Prancis. Menimbang kondisi Suriah saat ini, mustahil membayangkan mereka akan melakukan penyelidikan independen atau adil—jika ada—atas kejahatan pasukannya terhadap warga Prancis. Jadi itu jelas akan memenuhi standar lalai atau tak mampu. Tapi apa memang ada korban WN Prancis? Ini soal lain.

Seumpamanya Prancis tak bisa mengidentifikasi korban WN Prancis, ia dapat menahan pejabat Suriah berdasarkan teori yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal memberi kemungkinan kepada Prancis untuk menetapkan dan menentukan hukuman atas kejahatan tertentu yang menjadi perhatian sedunia. Kitab UU Hukum Acara Pidana Prancis diamandemen pada 2010 untuk memperluas yurisdiksi pengadilan Prancis agar mencakup semua kejahatan internasional sebagaimana ditetapkan di bawah Statuta Roma. Akan tetapi, badan legislatif mengadakan empat syarat baru, umumnya dikenal sebagai “les quatres verrous”, yang membatasi penerapan yurisdiksi universal di pengadilan-pengadilan Prancis, menjadi yurisdiksi kuasi-universal. Pembatasan pertama mensyaratkan bahwa untuk kejahatan penyiksaan, tersangkanya harus hadir di teritori Prancis pada waktu pengaduan didaftarkan; untuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, tersangkanya harus pemukim Prancis. (Menarik untuk dicaritahu apakah banyak dari pembunuh bawahan Assad mempunyai rumah musim panas di Nice.) Sebagai tambahan, untuk kejahatan penyiksaan, tak ada persyaratan subsidiaritas (memberi prioritas kepada pengadilan negara di mana kejahatan terjadi atau pengadilan kejahatan internasional) atau kriminalitas ganda (ketika ada yurisdiksi sekalipun perbuatannya tidak dianggap kejahatan pada waktu dilakukan), meski keduanya disyaratkan untuk kejahatan lain dalam Statuta Roma. Syarat keempat, tidak dapat dipakai di sini, berkenaan dengan acara perdata.

Terlepas dari pembatasan di atas, jaksa penuntut dapat membuat argumen kokoh membela pengadilan Prancis dengan menggunakan yurisdiksi universal dalam hal korban WN Suriah; sekurangnya 11.000 warga Suriah diduga disika sampai mati di penjara-penjara Suriah. Ada dugaan pemakaian senjata kimia, yang tengah diselidiki bersama oleh PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. Dan ada sekitar 191.000 orang tewas dan jutaan terusir. Jadi jika pejabat Suriah yang terlibat dalam kejahatan ini kebetulan bermukim di Prancis, dia akan menjadi tergugat atas kejahatan Statuta Roma. Jika ada yang kebetulan melintasi negara ini, jaksa dapat mendaftarkan pengaduan penyiksaan pada saat itu juga.

Keberhasilan penyelidikan Prancis akan tergantung pada perangkaian banyak keping terpisah hukum internasional dan hukum pidana Prancis. Tak diragukan lagi, ini baru langkah kecil awal dalam sebuah proses panjang. Minimal, tindakan Prancis akan membantu mempertahankan fokus dialog pada hilangnya nyawa orang tak berdosa secara masal, seraya menambah bukti untuk penyelidikan di masa mendatang, mengingatkan semua pihak yang bertikai akan kewajiban hukum mereka menurut hukum internasional dan konsekuensinya jika mereka melalaikan kewajiban tersebut—yang kesemuanya merupakan langkah positif menuju sasaran akhir yakni pertanggungjawaban dan keadilan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s