“Undang-undang Patriot” Prancis

Oleh: Guillaume Kress
19 Februari 2016
(Sumber: www.globalresearch.ca)

Presiden Francois Hollande, yang legitimasinya berakar dari sistem elektoral multipartai curang, telah berulangkali menyalahgunakan wewenang sejak menduduki jabatan di tahun 2012 dengan melancarkan perang ilegal di negara-negara asing (yakni Mali, Suriah) tanpa berkonsultasi dengan para pemilihnya.[1]

Francois Hollande

Baru-baru ini dia tidak berunding dengan mereka ketika pemerintahan Sosialisnya menanggapi serangan teroris tahun lalu dengan menganut kebijakan dalam negeri ala Orwell—kebijakan yang memungkinkan pemerintah Hollande memata-matai warga, memblokir situs berisi “muatan terkait teroris”, mencopot kewarganegaraan Prancis terpidana “teroris”, dan mengkriminalisasi aktivisme menentang pendudukan Israel.[2]

Kebijakan-kebijakan ini mencegah penyebaran informasi yang dapat membeberkan kegiatan jahat pemerintah. Di sini mesti kita catat, [status] keadaan darurat sangat memperlancar penyimpangan politik.[3]

Singkatnya, undang-undang keadaan darurat mengubah Prancis menjadi negara polisi totaliter yang dapat bertindak selama jangka maksimum 12 hari tanpa perlu pengawasan pengadilan atau surat kuasa penggeledahan. Mengingat ketundukan Prancis pada kepentingan Israel, tak heran jika Human Rights Watch baru-baru ini membeberkan tindakan “penggerebakan kasar dan diskriminatif serta penahanan rumah oleh pemerintah Prancis terhadap kaum Muslim di bawah undang-undang keadaan darurat baru dan luas”. Diskriminasi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pemerintahan Hollande baru memberikan suara mendukung perpanjangan keadaan darurat selama tiga bulan.

Karena pemerintah bisa menggunakan wewenang luar biasanya untuk memaksa wartawan (lewat taktik rasa takut seperti gugatan hukum dan denda berat) agar tunduk pada kebijakan yang menekankan keamanan di atas kebebasan (yakni penyensoran, pemata-mataan), keadaan darurat ini ironisnya mencegah penyelidikan independen terhadap kegiatan kriminal yang memicu kedaruratan.

AS menghadapi skenario serupa pasca serangan 9/11. Pada waktu itu pemerintah federal bukan cuma tidak berkonsultasi dengan rakyat Amerika mengenai UU Patriot, tapi juga tak pernah menyelidiki secara resmi apa yang terjadi pada 9/11. Malah, persimpangan jejaring intelijen Amerika-Israel mencegah ditemukannya fakta dengan mengawasi ketat “penyelidikan dan akses bukti, penafsiran media atas kejadian, dan proses pengadilan terkait.”[4]

Lebih dari satu dekade kemudian, sesuatu yang serupa terjadi di Prancis karena, seperti kata Thierry Meyssan, keadaan darurat merupakan bagian dari kampanye global untuk mencegah konspirasi mengemuka di internet:

“Pada 2008…pemerintah AS memutuskan mendanai individu-individu, di dalam dan luar negeri, untuk mengacaukan situs-situs forum teoris konspirasi dan menciptakan kelompok penyangkal mereka.

Ini belum cukup, Prancis diminta mengambil langkah otoriter. Sebagaimana di masa lalu, elit-elit Prancis, yang darinya Partai Sosialis membentuk sayap kiri semu, telah menempatkan diri di bawah tatanan kekuatan militer utama di masa ini, dalam hal ini AS.”

Postingan blog teranyar Sam Scheichner untuk The Wall Street Journal mengkonfirmasi niat Prancis bekerjasama dengan Amerika untuk mengawasi “konten teroris” di internet:

“Dalam kunjungannya nanti [ke Silicon Valley pada Februari 2014], Tn. Cazeneuve menyatakan akan bertemu firma-firma AS untuk ‘memutakhirkan tingkat kerjasama kita’, dan juga berkumpul dengan Jaksa Agung AS Loretta Lynch dan Menteri Departemen Homeland Security Jeh Johnson guna membahas desakan mereka belakangan ini untuk mengekang konten teroris di media sosial.

‘AS kini ingin pula bekerjasama dengan operator untuk merintangi konten teroris di internet,’ tukas Tn. Cazeneuve. ‘Keberanian kami telah membuahkan hasil, dan sekarang kami mengajari yang lain, dan saya senang sekali dengan itu.’”

Optimisme Cazeneuve menyembunyikan fakta bahwa AS telah memakai NSA untuk memata-matai tiga presiden terakhir Prancis, bahwa terorisme itu sendiri adalah usaha Amerika-Israel, bahwa “konten teroris” bisa berarti apa saja dan karenanya “merintangi konten teroris” mungkin kelak berarti pengawasan informasi publik (yakni teori-teori konspirasi) dan komunikasi enkripsi—pengawasan privasi internet secara keseluruhan, yang dengannya keadaan darurat dapat dipermudah.

Jadi Prancis sedang berbuat apa saja di dalam (dan kini di luar) wewenangnya hari ini untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat membeberkan kegiatan kriminalnya bersama Amerika dan sekutu-sekutu Zionis.

Semakin banyak orang menyadari bahwa internet adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa berdebat bebas mengenai isu-isu demikian karena hanya itu yang mampu meratakan penyebaran informasi subversif dan menciptakan platform pembangunan masyarakat yang melintasi antagonisme golongan selama krisis perbankan.

Karena akses masyarakat ke informasi publik di internet merupakan alat terbaik untuk pemikiran independen, pertahanan terbaik terhadap pertimbangan keliru dan informasi keliru melalui pemahaman lebih objektif akan keadaan (sejauh mereka tidak begitu terpapar pengaruh pemerintah), pemerintahan Hollande kini terdesak untuk menanggapi ancaman ini dengan memperpanjang keadaan darurat Prancis.

Catatan:
[1] Francois Hollande meneruskan kampanye Zionis pendahulu Republik-nya (Nicolas Sarkozy) terhadap Libya seraya memperluas konflik ke kawasan lain seperti Suriah. Dalam hal ini, sayap kiri dan kanan spektrum politik adalah identik.

[2] The Latin America Herald Tribune memberitakan pada 26 Januari bahwa “tahun lalu 283 situs diblokir agar menghapus konten mereka, yang dianggap ilegal, berkat undang-undang anti-teroris.” Dengan taraf seperti ini, kita menduga akan ada transisi dari penyensoran ekstrayudisial ke penyensoran otomatis pada 2017.

[3] Saya takjub betapa cepatnya Prancis berubah dari menentang Perang Terhadap Teror menjadi salah satu penganjur utamanya. Prancis menentang invasi Irak di bawah pemerintahan Chiraq. Tapi pasca terpilihnya Sarkozy pada 2007, mereka melibatkan diri dalam Perang Zionis Melawan Teror. Thierry Meyssan menambahkan, Prancis menjadi negara teroris pada 2011 ketika menginvasi Libya.

[4] Christopher Bollyn. Solving 9-11: The Deception that Changed the World. 2012. Hal. 25.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s