Lobi Yahudi Serukan “HAM” di UE, Tapi Mengingkari Rumah Palestina di Tepi Barat

8 Februari 2015
(Sumber: www.newobserveronline.com)

Dalam tindakan munafik yang menggoncangkan, pemerintah Israel menyatakan “ilegal” bagi Uni Eropa mendanai proyek perumahan Palestina di Tepi Barat—sementara pada saat yang sama lobi Yahudi internasional meminta UE memaksakan undang-undang “hak sipil” kejam anti kebebasan berbicara—yang mencakup “hak atas perumahan”.

Times of Israel - Demolish

Menurut Times of Israel, Perdana Menteri Yahudi Benjamin Netanyahu telah memerintahkan Menteri Pertahanan Moshe Ya’alon untuk menghancurkan kurang-lebih 400 rumah Palestina yang dibangun di Tepi Barat—teritori Palestina yang tak terbantahkan, sekalipun di bawah pendudukan militer Israel—karena mereka dibangun dengan pendanaan Uni Eropa.

Eksistensi proyek pembangunan UE itu pertama kali dipublikasikan oleh organisasi ultra-Supremasis Zionis, Regavim, dan diumumkan oleh suratkabar Daily Mail.

Kendati Regavim terang-terangan dicurahkan untuk pembersihan etnis Palestina dari Tepi Barat, suratkabar Daily Mail boneka Yahudi menyajikan omelan Regavim sebagai semacam laporan luar tanpa bias, menyebut kelompok Supremasis Yahudi itu “LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang terdiri dari pengacara internasional dan MEP” (MEP = Member of European Parliament).

Padahal, seperti dinyatakan di situs Regavim, mereka sekadar “perusahaan nirlaba swasta di Israel”.

Laporan Regavim mengklaim UE sibuk membantu warga Palestina membangun rumah-rumah di daerah yang disebut oleh Yahudi sebagai “Yudea dan Samaria”—yakni nama dari mereka untuk Tepi Barat—dan yang mereka klaim bagian Israel dan dari sana warga Palestina harus diusir.

Gambar-gambar dari laporan Regavim yang memperlihatkan perumahan Palestina sedang dibangun dengan dana UE di Tepi Barat.
Gambar-gambar dari laporan Regavim yang memperlihatkan perumahan Palestina sedang dibangun dengan dana UE di Tepi Barat.

Tepi Barat tak pernah menjadi bagian negara Israel. Pada 1947, itu ditunjuk sebagai bagian dari negara Arab yang diusulkan oleh rencana pembagian Palestina buatan PBB.

Pada 1949, Tepi Barat dinyatakan bagian dari teritori Yordania dan menetapkan batas sementara antara Israel dan Yordania. Yordania secara resmi mencaplok Tepi Barat pada 1950.

Pada 1967, negara Yahudi menyerang semua negara tetangga tanpa peringatan, memicu apa yang dikenal sebagai “Perang Enam Hari”. Pasukan Israel menyerbu Tepi Barat, dan mengusir lebih dari 300.000 warga Palestina, yang lari ke negara tetangga, Yordania.

Tepi Barat terus berada di bawah kendali langsung Israel hingga Perjanjian Oslo 1993, ketika itu dipecah menjadi tiga kawasan, dikenal sebagai Area A, B, dan C.

Area A, yang menyusun 11% Tepi Barat, ditempatkan di bawah kendali Otoritas Palestina yang baru dibentuk, tapi masih mengalami serbuan militer Israel semaunya.

Area B, yang menyusun 28% Tepi Barat, tunduk pada militer Israel dan kendali sipil Palestina. Sementara Area C, yang menyusun 61% tanah, berada di bawah pendudukan militer Israel penuh, yang masih dipandang ilegal dari segi hukum internasional.

Laporan Regavim mengurai pemukiman yang dibiayai UE di Area C ini, dan rumah-rumah inilah—dibangun untuk warga Palestina di wilayah Palestina—yang kini diperintahkan untuk dihancurkan oleh pemerintah Israel.

Peta Regavim berisi pemukiman yang dibiayai UE—ditandai dengan bintang kuning di dalam persegi biru. Perhatikan, mereka semua ada di dalam wilayah Palestina. Perhatikan juga, pemukiman Yahudi yang jelas-jelas ilegal di dalam wilayah Palestina, dan juga rute “Tembok Pemisah” (dalam garis merah putus-putus) yang jelas-jelas dirancang untuk mencuri tanah Palestina secara de facto.
Peta Regavim berisi permukiman yang dibiayai UE—ditandai dengan bintang kuning di dalam pergi biru. Perhatikan, mereka semua ada di dalam wilayah Palestina. Perhatikan juga, permukiman Yahudi yang jelas-jelas ilegal di dalam wilayah Palestina, dan juga rute “Tembok Pemisah” (dalam garis merah putus-putus) yang jelas-jelas dirancang untuk mencuri tanah Palestina secara de facto.

Pada saat yang sama, salah satu lobi terbesar Yahudi di Eropa—yang, dalam tindakan munafik tertinggi, menyebut dirinya “European Council on Tolerance and Reconciliation” atau ECTR—telah mulai melobi UE untuk menerapkan undang-undang baru untuk “hak azasi manusia”—yang mencakup hak atas perumahan.

Fakta bahwa undang-undang usulan itu disusun oleh Presiden dan Dekan Hukum di Universitas Tel Aviv, Yoram Dinstein, membuat kemunafikan ini semakin kentara.

Yoram Dinstein, orang Israel yang menyusun undang-undang “hak azasi manusia” yang diminta oleh Lobi Yahudi kepada UE agar diadopsi.
Yoram Dinstein, orang Israel yang menyusun undang-undang “hak azasi manusia” yang diminta oleh Lobi Yahudi kepada UE agar diadopsi.

ECTR ada di bawah kepemimpinan Viatcheslav Moshe Kantor, Yahudi Rusia yang juga presiden European Jewish Congress.
Kantor meraup jutaan dolar ketika dirinya, bersama banyak Yahudi Soviet lain, memborong BUMN-BUMN negara itu pasca bubar. Kantor sendiri memborong BUMN pupuk berbasis asam nitrik.

ECTR pimpinan Kantor telah menghabiskan tiga tahun terakhir untuk membuat draf dokumen 12 halaman mengenai apa yang mereka sebut “toleransi” dan kini sedang melobi di Brussels agar disahkan menjadi UU di 28 negara UE.

Dokumen itu, berjudul “Statuta Nasional Kerangka Eropa untuk Memajukan Toleransi”, berupaya mengkriminalkan kegiatan-kegiatan semisal seruan pelarangan burka Muslim, dan ujaran kritis terhadap perbuatan keterlaluan Zionis di manapun di dunia—dan terutama ujaran yang menyangkal Perang Dunia II versi Yahudi.

Undang-undang ini juga mengkriminalkan “xenofobia” dan menciptakan pidana baru berupa “pencemaran nama baik kelompok”, yang didefinisikannya sebagai “penistaan terhadap kelompok etnis, budaya, atau agama di depan umum”.

Undang-undang usulan ini juga memuat ketentuan yang dengannya terang-terangan mengakui bahwa kebebasan berbicara perlu dikekang atas dasar “toleransi” dan demi “keamanan”.

Undang-undang usulan ECTR dikritik oleh European Dignity Watch (EDW) kenamaan, sebuah kelompok pemantau hak-hak sipil bermarkas di Brussels, sebagai “hari gelap untuk demokrasi di Eropa” dan telah memperingatkan bahwa “jika diabadikan sebagai kebijakan UE, bahasa semacam itu dapat pula melahirkan kemungkinan tuntutan-tuntutan atas dasar hukum tidak jelas atau bahkan tanpa dasar hukum. Dampak seramnya adalah pengurangan dramatis (dan kemungkinan penghilangan) kebebasan dasar berpendapat.”
Undang-undang usulan ECTR dikritik oleh European Dignity Watch (EDW) kenamaan, sebuah kelompok pemantau hak-hak sipil bermarkas di Brussels, sebagai “hari gelap untuk demokrasi di Eropa” dan telah memperingatkan bahwa “jika diabadikan sebagai kebijakan UE, bahasa semacam itu dapat pula melahirkan kemungkinan tuntutan-tuntutan atas dasar hukum tidak jelas atau bahkan tanpa dasar hukum. Dampak seramnya adalah pengurangan dramatis (dan kemungkinan penghilangan) kebebasan dasar berpendapat.”

Yang signifikan, di bawah bab 3 (“Jaminan Hak”) undang-undang usulan ECTR, itu secara rinci menyebut hak azasi manusia mencakup “hak atas perumahan” (Subbab “n”).

ECTR Section 3

José Manuel BKantor (kiri) bersama mantan Presiden European Commission, José Barroso.arroso rencontre Aleksander Kwasniewski
José Manuel BKantor (kiri) bersama mantan Presiden European Commission, José Barroso.arroso rencontre Aleksander Kwasniewski

Kantor, sebagai kepala European Jewish Congress, sangat pro-Israel.

Tapi rupanya tuntutan lobi Yahudi untuk “hak atas perumahan” hanya meliputi Eropa—dan bila berkaitan dengan rumah-rumah Palestina, di wilayah Palestina, “hak atas perumahan” ini mendadak lenyap.

Sekali lagi, satu kaidah untuk Supremasis Yahudi, beda lagi untuk orang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s