Empat Faktor Kegagalan Pemberontak Suriah

Oleh: Adnan Khan
3 April 2015
Sumber: www.revolutionobserver.com

Musim Semi Arab resmi sampai di Suriah pada 15 Maret 2011 ketika unjuk rasa pecah di Damaskus, Aleppo, dan kota selatan Daraa. Unjuk rasa tersebut dipicu oleh pengurungan dan penyiksaan terhadap beberapa pelajar belia, yang ditahan gara-gara menulis grafiti anti-pemerintah di kota—‘Rakyat ingin rezim turun.’[1] Hari ini, 4 tahun kemudian, dengan angka kematian jauh di atas 200.000 orang dan separuh dari 22 juta populasi terpindahkan, tuntutan untuk perubahan nyata berlanjut di Suriah. Apa yang berlangsung di Suriah telah melanda sebagian besar wilayah dunia; banyak orang dari seluruh dunia turut menyokong tuntutan masyarakat pribumi akan perubahan nyata. Itu juga melahirkan campur tangan negara-negara besar dunia, yang tindakannya bertolak belakang dengan retorikanya. Setahun lalu, kelompok-kelompok pemberontak meluncurkan serangan di ibukota Suriah, Damaskus. Ada empat alasan kunci kenapa kelompok pemberontak tak berhasil mengandalkan ini.

Perang Suriah

Pertama, faktor utama yang menghentikan kemajuan pemberontak adalah kemunculan ISIS di Suriah. Masuknya mereka ke gelanggang Suriah telah mengubah dinamika dan ini sangat membantu rezim Assad. Keberadaan ISIS di Suriah dapat ditelusuri secara resmi hingga April 2013 ketika Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan peleburan antara kelompoknya di Irak dan Jabhat al-Nusra di Suriah. Penolakan oleh pemimpin al-Nusra, Muhammad Joulani, mengarah pada pendirian ISIS yang masuk ke dalam pertempuran berlarut-larut bersama al-Nusra dan semua kelompok pemberontak lain di Suriah yang merebut wilayah dari mereka. Hari ini, sebagian besar perbatasan Irak-Suriah ada di tangan ISIS dan mayoritas bagian utara negara dari Deir ar Zour sampai kegubernuran Raqqa dan kegubernuran Aleppo berada di bawah kendali ISIS—kendati Aleppo masih diperebutkan. Ketika tentara Assad kewalahan, ISIS menimbulkan perpecahan antara kelompok-kelompok pemberontak saat ia memulai penaklukan wilayah-wilayah utara yang sudah berada di bawah kendali pemberontak. Keretakan ini membuat kelompok-kelompok pemberontak mengalihkan perhatian pada ISIS yang memberi ruang bernafas bagi rezim Assad. Menteri Luar Negeri AS John Kerry berargumen pada November 2014 bahwa dua musuh bebuyutan itu saling menyangga: “Asumsi tersebut sebetulnya didasarkan pada salah baca realitas politik di Suriah. Nyatanya rezim Assad dan ISIL saling bergantung, itu sebabnya Assad tanpa ampun mengebom wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi moderat tapi hampir tidak berbuat apa-apa untuk menghalangi gerakan ISIL.”[2]

Kedua, rakyat Suriah bangkit melawan rezim Bashar al-Assad 4 tahun silam dalam rangka membawa perubahan nyata pada bangsa tersebut. Mereka memerangi rezim di seantero negeri dan mengunci posisi angkatan bersenjata. Kelompok-kelompok pemberontak membentuk batalion dan kelompok batalion yang memimpin perang gerilya terhadap rezim. Akhirnya, ketiadaan kecakapan berdampak buruk pada mereka, ketiadaan senjata berat dan pasokan mesiu yang stabil mengindikasikan mereka tak mampu menggulingkan rezim. Pada titik ini, sebagian kelompok berpaling kepada pemain-pemain regional untuk mendapatkan senjata, sedangkan yang lain berpaling kepada kekuatan-kekuatan internasional. Ini tanpa sengaja membuka pintu bagi campur tangan asing. Negara-negara semisal Turki, Arab Saudi dan Qatar, serta AS, Inggris, dan Rusia hanya menyediakan senjata yang menciptakan ketergantungan ketimbang senjata berat untuk menggulingkan rezim. Wall Street Journal menyoroti: “Saking sedikitnya beberapa kiriman senjata, para komandan harus menjatah amunisi. Salah seorang komandan terpercaya kesayangan AS memperoleh setara 16 peluru per bulan per pejuang. Para pemimpin pemberontak diminta menyerahkan peluncur misil anti-tank lama untuk mendapatkan yang baru.”[3]

Ketiga, dukungan untuk mempertahankan rezim Assad dari kekuatan-kekuatan internasional, terlepas dari retorika mereka ke arah sebaliknya, telah menyediakan perlindungan bagi rezim Assad untuk melakukan banyak kejahatan demi tetap berkuasa. Setelah 4 tahun, Barat tak lagi menyembunyikan niat sesungguhnya dalam mempertahankan rezim Suriah dan kini terang-terangan menyokong Bashar Assad tetap berkuasa dan kelompok pemberontak mesti bergabung dengan rezimnya dalam sejenis pemerintahan koalisi. Retorika anti-rezim ini selalu menjadi perlindungan bagi rezim untuk menumpas pemberontakan di Suriah. Ryan Crocker, mantan dubes AS untuk Suriah, Irak, dan Afghanistan, menulis pada 2013, penyingkiran Tn. Assad kemungkinan besar akan mengakibatkan “sebuah negara penting di jantung dunia Arab jatuh ke tangan Al-Qaeda.” Menilik keadaan sekarang, ISIS adalah musuh dan Bashar al-Assad adalah moderat yang harus tetap berkuasa. Kalau tidak, alternatifnya bisa jauh lebih buruk. Dalam New York Review of Books, Jessica Matthews, presiden Carnegie Endowment for International Peace yang undur diri, menulis bahwa AS harus memanfaatkan momen langka perjanjian dengan Arab Saudi dan Iran dan memimpin desakan internasional untuk kesepakatan damai yang akan memungkinkan Assad tetap berkuasa tapi “mayoritas kekuasaannya dibagikan kepada gubernur-gubernur regional, perdana menteri, parlemen, dan militer. Walaupun dia penjahat perang, nasib pribadi Assad kurang penting pada titik ini dibanding nasib negaranya.[4]

Keempat, Iran memainkan peran sentral dalam mempertahankan rezim Assad. Tanpa dukungannya, rezim Assad akan meronta-ronta untuk tetap berkuasa. Dinas keamanan dan intelijen Iran bukan cuma memberi saran dan bantuan kepada militer Suriah, tapi upaya mereka telah berkembang menjadi misi pelatihan oleh Angkatan Darat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Quds Force, dan dinas-dinas intelijen. Pengerahan Angkatan Darat IRGC ke sebuah konflik di luar negeri merupakan perluasan kemauan Iran untuk memproyeksikan kekuatan militer keluar perbatasannya. Sumbangan finansial Iran lebih krusial lagi. Pada Januari 2013, media negara Suriah mengumumkan “perjanjian fasilitas kredit” $1 miliar dengan Iran.[5] Lima bulan kemudian, pejabat Suriah mengumumkan Iran akan menyediakan kredit tambahan maksimal $3,6 miliar bagi Damaskus “untuk membiayai pembelian bahan bakar dan produk-produk terkait.”[6] Iran juga menyediakan bantuan militer konvensional dan non-konvensional untuk Suriah. Menurut laporan pemerintah AS dan pernyataan resmi Iran, Teheran membantu menciptakan kelompok paramiliter Suriah beranggotakan 50.000 orang yang dikenal sebagai Jaysh al-Shabi (The People’s Army) untuk membantu pasukan pemerintah Suriah.[7]

Konspirasi terhadap rakyat Suriah berlanjut selagi semua pemain regional dan internasional tak menghendaki keberhasilan perubahan nyata di negara strategis di jantung Timur Tengah ini. Yang mengejutkan hampir seluruh dunia adalah keteguhan rakyat negara itu dalam meneruskan pemberontakan hingga masuk tahun keempat. Rakyat Suriah bangkit melawan rezim Bashar al-Assad 4 tahun silam dalam rangka membawa perubahan nyata pada bangsa tersebut. Mereka memerangi rezim di seantero negeri dan mengunci posisi angkatan bersenjata. Kelompok-kelompok pemberontak membentuk batalion dan kelompok batalion yang memimpin perang gerilya terhadap rezim. Sementara di banyak negara lain pemberontakan masal untuk mencopot status quo pada akhirnya tunduk oleh sistem pra-revolusi, di Suriah rakyat menolak berkompromi dan bernegosiasi dengan rezim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s