Oleh: Ronald L. Ray
21 Juni 2014
Sumber: American Free Press
Kebijakan rabun pemerintah AS mengenai imigrasi ilegal tidak menghiraukan jumlah masif orang asing tak mampu, penjahat, anak-anak yang diberi suaka dengan biaya dari wajib pajak AS.
Arus deras orang asing ilegal tiada akhir yang masuk ke AS akan menyebabkan keruntuhan negara ini jika tidak dibalik. Resminya berjumlah 11,4 juta, para pelanggar hukum dari luar negeri yang belum diasimilasikan ini mungkin mencapai 10% dari populasi.
Kebijakan federal berbahaya menyangkut anak asing bawah umur dan eksploitasi kerja tahanan imigrasi oleh pemerintah menghadirkan isu-isu etika yang berlawanan dan mempertontonkan keengganan Washington untuk memelihara keutuhan negara kita dan perbatasannya, yang membawa kita kepada satu-satunya kesimpulan: pengkhianatan di puncak.
Situasi perbatasan kita adalah bencana terus-menerus, tapi para pelacur politik di Kongres dan para pemain badminton birokrasi di pemerintahan Obama lebih suka merayu penjahat asing daripada melindungi rakyat Amerika. Kaum liberal menghitung suara inkonstitusional para agresor non-warga seraya menuduh kaum konservatif membesar-besarkan “manfaat” jutaan orang luar ilegal sebagai budak upah dalam menghancurkan sisa pasar kerja untuk warga AS. Dalam kedua kasus, yang untung adalah para birokrat berduit, politis dan plutokratis.
Tapi ada corak aneh pada isu perbudakan upah, kata Carl Takei, dari American Civil Liberties Union, dalam sebuah laporan New York Times. Undang-undang federal melarang penggunaan orang asing ilegal oleh pemberi kerja manapun, termasuk pemerintah federal. Namun, pemerintah federal justru menjadi pemberi kerja tunggal terbesar untuk para pekerja gelap ini—sebanyaknya 60.000 dalam setahun terakhir.
Mereka adalah tahanan sipil yang sedang menunggu penyelesaian status imigrasi, yang diberi kesempatan “sukarela” untuk bekerja, dengan tujuan moral dan mengurangi biaya interniran. Namun, banyak dari mereka sebetulnya merupakan penduduk atau bahkan warga legal. Bayarannya adalah pusaka 1950-an—satu dolar per hari, atau malah tidak sama sekali—dan belum disahkan secara formal dalam undang-undang sejak 1979. Sebagian menyebutnya bisnis bagus, menghemat uang wajib pajak.
Tapi kenyataannya seringkali hanya segelintir perusahaan penjara swasta yang untung, seperti The GEO Group Inc dan Corrections Corporation of America. Detensi swasta orang asing ilegal sangat menguntungkan, dengan laba bersih ratusan juta dolar setiap tahun, dan terlebih lagi sejak ongkos buruh menghilang signifikan lewat penggunaan orang asing yang diinternir.
Praktek ini juga menimbulkan persoalan legal dan etika. Tanpa adanya legislasi eksplisit untuk program kerja tersebut, pemerintahan Obama dan Kongres hingga kini menolak mengembangkan pedoman yang serupa dengan pedoman Biro Penjara, berujung pada semakin panasnya keluhan tentang isu ini.
Persoalan moral timbul sebagai respon terhadap tuduhan bahwa para tahanan diperlakukan buruk—dan kadang diancam dengan kurungan terpisah jika mereka tidak bekerja—dan disebabkan oleh fakta bahwa upah nol itu merusak pasar tenaga kerja lokal, menghalangi orang Amerika jujur untuk mendapat pekerjaan tambahan. Ironisnya, legislasi asli 1950-an bermaksud menggapai hal sebaliknya.
Tapi tak seorangpun di Washington mempunyai integritas untuk meralat masalah-masalah ini. Justru, dalam tindakan sinis sistem kesejahteraan korporat, mereka mengamanatkan pengisian sekitar 34.000 ranjang detensi setiap malam—kurang dari 2% dari beban kasus—tanpa mengurusi deportasi yang diperlukan.
Mungkin yang lebih buruk dari pemanjaan imigran ilegal di negara ini adalah kenaikan sepuluh kali lipat anak bawah umur tanpa pendamping, bahkan berpopok, yang menyeberang secara ilegal ke AS. Pada 2011, 6.000 menjadi lebih dari 60.000. Pada 2015 diperkirakan lebih dari 130.000, yang akan memakan biaya kira-kira $2 miliar dari wajib pajak. Di satu sisi, ini krisis kemanusiaan serius, di sisi lain, krisis ini, yang melibatkan penyelundupan manusia, sebagian disebabkan oleh kebijakan pemerintah Obama, sebagaimana diakui oleh Komisaris Beacukai dan Perlindungan Perbatasan Gil Kerlikowske.
Hakim Federal Andrew S. Hanen telah menghukum Departemen Homeland Security lantaran berulangkali mempersatukan anak-anak selundupan dengan orangtua mereka yang berstatus orang asing ilegal di AS, atas biaya wajib pajak, alih-alih mempersatukan dan segera mendeportasi mereka.
Jessica Vaughan dari Center for Immigration Studies, berkata kepada reporter ini pada 2 Juni lalu bahwa wawancara-wawancara menunjukkan kebanyakan pendatang datang ke sini karena “mereka mendengar ada kebijakan bahwa mereka bisa menetap”. Dia bilang, itu “betul-betul membuat aparat kewalahan”.
Sebanyaknya 900 anak muncul di perbatasan setiap hari, mengubah para petugas imigrasi menjadi pengasuh bayi. Uang dalam jumlah besar dibayarkan oleh kerabat kepada kartel narkoba dan penyelundup untuk menyelundupkan anak-anak, mengambil resiko bahwa anak bawah umur bisa saja diselewengkan ke pelacuran atau lebih buruk. Dan para “orangtua” tidak harus membuktikan kekerabatan mereka untuk mengklaim seorang anak dari petugas federal.
Lebih dari 500.000 pemuda ilegal yang sudah berada di sini telah diberi status Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) selama dua tahun beserta izin kerja dan kemungkinan pembaruan. Tapi program ini tak mempunyai kewenangan UU atau regulasi dan tampaknya didanai secara ilegal oleh pajak, alih-alih bea. Imigran legal harus menunggu, karena pelamar DACA kini menempati proritas pertama.
Tak heran ribuan orang asing berbondong-bondong menyeberangi perbatasan kita setiap hari. Gedung Putih dan Kongres telah menghancurkan aturan hukum dengan mendorong invasi ilegal, sambil sengaja merusak budaya kita, ekonomi kita, dan pemerintah kita. Itu dinamakan pengkhianatan dan sepantasnya dihukum.
Tentang penulis:
Ronald L. Ray adalah penulis lepas dan asisten editor THE BARNES REVIEW. Dia merupakan keturunan beberapa patriot Perang Kemerdekaan Amerika.
Unseen Hands 